Pembangunan Merata Harus Ada Dalam Kerja Nyata

16-08-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI berbeda dengan pidato yang disampaikan tahun-tahun sebelumnya. 

 

Tahun ini lanjutnya, presiden menghadirkan data yang sifatnya kuantitatif, tidak hanya makro tetapi mikro. Contohnya presiden menyampaikan mengenai stabilisasi harga semen di Papua sehingga mereka menikmati pembangunan. Rasio eletrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017 sehingga desa-desa kini sudah menikmati listrik. 

 

“Data itu yang membuat pidato Presiden lebih berisi dan lebih menarik. Dalam pidatonya presiden juga berpesan kepada rakyat Indonesia bahwa pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan saat ini  adalah pembangunan yang bersifat merata, jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja ,” kata Asrul di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). 

 

Melalui pidato tersebut, presiden  juga ingin meminta pengertian dari masyarakat Indonesia yang berdiam diri di Pulau Jawa agar memahami apabila ada pelambatan ekonomi di Pulau Jawa. “Masyarakat jangan mengeluh jika ada pelambatan ekonomi di Pulau Jawa, karena sedang dilakukan ekonomi berbagi atau pemerataan pembangunan,” pungkasnya.

  

Politisi partai PPP itu berharap pemerataan pembangunan yang dicanangkan Jokowi benar-benar terealisasi tidak hanya ada didalam pidato tetapi ada dalam kerja nyata. 

 

Di tempat yang sama Anggota DPR Budiman Sudjatmiko (F-PDI Perjuangan) juga menyampaikan apresiasinya atas pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo. “Saya mengapresiasi pidatonya Pak Jokowi, yang mengatakan semangat Indonesia merdeka adalah berbagi. Berbagai kesejahteraan, pengetahuan, fasilitas di semua wilayah, pemerataan pembangunan,” katanya

 

Keinginan presiden melakukan pemerataan pembangunan sangat disambut baik politisi fraksi PDI Perjuangan ini. Dia mengatakan jangan hanya Pulau Jawa yang dapat enaknya sementara tidak enaknya dibebani ke luar Pulau Jawa. 

 

“Pembangunan harus merata, jangan hanya Pulau Jawa yang enak bebannya pualu lain. Beban dan kesejahteraan harus dibagi bersama. Merdeka adalah berbagi,” pungkasnya.(ria,mp) foto: Arief/od.

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...